Klan Soemarno berambisi kuasai bisnis migas negara?

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai janggal atas penunjukan salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Daniel Purba sebagai Vice President (VP) Integrated Supply Chain Pertamina (PTM-ISC) menggantikan Tafkir Husni.

Sebab, saat ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di bisnis migas, salah satunya melibatkan klan Soemarno. Dikatakannya, pengangkatan Daniel merupakan bukti sahih klan Soemarno ingin menguasai bisnis migas.

"Pengangkatan Daniel Purba sebagai Vice President ISC adalah bukti sahih bahwa Soemarno bersaudara ingin menguasai tata niaga migas," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (31/12).

Menurutnya, pengalihan itu membenarkan bahwa selama ini memang adanya perseteruan dan perebutan oleh dua kekuasaan mafia untuk menguasai perminyakan Indonesia.

"Yang terjadi di tubuh tata kelola niaga migas kita adalah perseteruan dan perebutan kekuasaan dua kekuatan raksasa mafia yaitu satu di blok yang 'menguasai' Petral dan satu blok yang ingin merebut Petral melalui rezim ISC, yaitu di bawah kekuasaan Soemarno brothers," jelas dia.

Dirinya menuding, sejak awal dibentuk Menteri ESDM Sudirman Said, tim reformasi tata kelola migas hanya digunakan sebagai alat 'pemuas' dalam mempermulus langkah Soemarno brothers menguasai Petral yang dikuasai MRC saat ini.

"Memanfaatkan tim RTKM untuk memuluskan niatnya menguasai tata niaga migas bangsa ini dengan menelurkan kebijakan yang menguntungkan kelompok Soemarno bersaudara. Sebab, ISC itu adalah ranah kuasa Arie Soemarno, dia yang bentuk dan mengangkat Sudirman Said dulu menjadi Kepala ISC yang sekarang jadi menteri ESDM," ungkapnya.

"Kami menduga langkah selanjutnya kelompok Soemarno ini adalah mengangkat anteknya jadi Vp ISC. Mungkin salah satu dari anggota tim RTKM. Inilah kenapa kami menuntut tim ini bubar karena sesungguhnya tidak bekerja untuk bangsa tapi bekerja untuk kelompok tertentu," tutup dia.

Sebagai informasi, Daniel Purba pernah menjabat sebagai VP Petral Singapura, ketika Ari Soemarno menjabat Managing Director Petral.

source:Merdeka.com 

Wewenang Petral dipangkas, Pertamina klaim hemat impor minyak

PT Pertamina (Persero) mengklaim sukses melakukan penghematan usai memangkas kewenangan anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dalam jual beli minyak impor.

Tender penjualan serta pengadaan impor minyak mentah dan BBM sejak awal tahun ini sudah dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

Vice President ISC Pertamina Daniel Purba menuturkan, proses transaksi dan mata rantai pasokan terpangkas setelah dilimpahkannya wewenang Petral ke ISC.

"Kita bisa didapatkan penghematan signifikan bagi kegiatan Pertamina, khususnya ekspor impor," ujarnya di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Dia menyebut terjadi peningkatkan fleksibilitas dan utilisasi armada transportasi yang dimiliki Pertamina. Perseroan menghemat USD 2,3 juta per pengapalan.

Keuntungan lain dari pelimpahan wewenang pengadaan impor minyak, lanjut Daniel, perseroan bisa melakukan negosiasi dengan supplier dalam hal pendanaan letter of credit (L/C). "Selaku Pertamina dengan rating baik, maka pendanaan untuk LC bisa nego dengan supplier," jelas dia.

Daniel juga mengklaim, revitalisasi fungsi dan peran ISC mendapatkan respons positif dari mitra bisnis. Bahkan, banyak perusahaan minyak nasional (National Oil Company/NOC) antusias bekerja sama dengan perseroan.

"Proses tender pun berjalan transparan karena dilakukan di Jakarta di kantor Pertamina. Ini mempermudah akses apabila diperlukan accountability dari proses tender yang ada. Jadi lebih transparan," ungkapnya.

Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2015 lalu kewenangan Petral untuk proses pembelian dan penjualan minyak mentah maupun kilang seluruhnya dieksekusi oleh ISC.

source:Merdeka.com 

Pertamina janji Januari 2015 semua manajemen Petral diganti

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi tidak merekomendasikan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang dituding sebagai sarang mafia migas. Tim yang dikomandoi Faisal Basri ini hanya merekomendasikan agar PT Pertamina (Persero) mengganti seluruh manajemen anak usahanya tersebut.

Rekomendasi ini langsung ditanggapi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Dwi berjanji mengikuti rekomendasi Tim antimafia migas. Rencananya, perombakan itu akan dilakukan Januari 2015.

"Pertamina akan membenahi Petral dan meremajakan pengurus Petral. Kita akan berdiskusi dengan manajemen yang baru terkait reposisi ini," kata Dwi di Jakarta, Rabu (31/12).

Tidak hanya merombak manajemen, Dwi juga berjanji memangkas kewenangan Petral dalam pengadaan impor minyak dan produk turunannya. Ini juga sesuai rekomendasi tim antimafia migas.

"Ini nanti bisa dipindahkan lewat Pertamina, dengan mengaktifkan kembali Integrated Supply Chain atau ISC," ujarnya.

Pertamina yakin mampu menggiring Petral menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja Petral, Pertamina juga akan melakukan penguatan infrastruktur. Salah satunya tangki penyimpanan minyak.

Sebelumnya, tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi memberikan rekomendasi terkait anak usaha Pertamina yakni Petral. Meski mengantongi banyak bukti dugaan jalur mafia migas, tim yang dikomandoi Faisal Basri ini tidak merekomendasikan pembubaran Petral.

Berikut rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Selasa (30/12) :

1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM

2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan melalui Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina:

- Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC.

- Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC.

-Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC.

-Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK, dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.

4. Menyusun roadmap menuju 'world class oil trading company' oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.

5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

source:Merdeka.com 

Transparansi pembelian minyak dari Sonangol dipertanyakan

Impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP disebut-sebut sudah bisa diterima Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina pada Akhir Januari 2015. Kemudian ISC Pertamina sudah melakukan Tender Pengadaan Impor Crude Oil pada Kamis (22/1).

Ketua Komisi VII DPR, Kardaya mengaku belum mengetahui kabar impor minyak Sonangol yang saat ini prosesnya disebut-sebut sudah mulai didatangkan menggunakan kapal sewaan Pertamina.

Kardaya mempertanyakan transparansi di balik pembelian minyak mentah dari Sonangol yang diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah, namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," ujar Kardaya di Jakarta, Rabu (28/1).

Sejauh ini Komisi VII DPR belum mendapat informasi apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP atau Sonangol China. Jika impor melalui Sonangol China kemungkinan besar melalui broker. Kalau menggunakan jasa broker, otomatis ada biaya tambahan yang dibebankan ke Indonesia.

Kardaya menegaskan, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa memberikan penjelasan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

Informasi yang diperoleh Kardaya, tender minyak mentah ISC Pertamina untuk periode April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi. Bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri," tutup Kardaya.

source:Merdeka.com 

Ini Tanggapan Menteri BUMN & Dirut Pertamina Terkait Kerugian US$35 Juta

PT Pertamina Persero 

Bulan Januari 2015, PT Pertamina Persero mencatat kerugian sebesar US$35 juta.

Jakarta,— Pada bulan Januari 2015, PT Pertamina (Persero) mencatat kerugian sebesar US$35 juta (atau sekitar Rp420 miliar), akibat terkena pengaruh turunnya harga minyak dunia.

Hal ini merupakan kerugian pertama yang diderita BUMN sejak Kementerian tersebut dikomandoi oleh Rini Soemarno.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, tak banyak komentar. Dia mengaku, belum bisa menyampaikan terkait kerugian tersebut.

"Nanti-nanti akan kita sampaikan," ujar Dwi usai pertemuan dengan sejumlah Menteri Ekonomi di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu, (7/3).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, bahwa pihaknya belum melakukan rapat pemegang saham untuk menghitung kerugian Pertamina pada bulan Januari hingga Februari 2015.

"Belum rapat pemegang saham, jadi kita belum tahu kerugiannya berapa," kata Rini.

source: Aktual.co

Jero akui tidak bisa awasi tender minyak mentah SKK Migas

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku pihaknya tidak bisa mengawasi tender minyak mentah bagian pemerintah yang dilakukan oleh SKK Migas. Padahal, berkaca pada kasus penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK, tender minyak mentah menjadi celah untuk terjadinya rasuah.

"Kalau semua yang kebijakan kita tanggung jawab, jika SKK Migas mau ganti deputi atau mengajukan anggaran, mengubah target enggak boleh sendirian. Kalau tender mereka ada bagian sendiri yang jumlah sekian, teknis tender tanya ke sana," kata Jero yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas SKK Migas, di Jakarta, Kamis (15/8)

Jero juga mengakui tidak memiliki cara jitu untuk menjauhkan pejabat pemerintah di sektor minyak dan gas (migas) dari godaan rasuah. Menurutnya, benteng pertahanan untuk mencegah hal itu harus bersumber dari diri individu.

"Ya semua pejabat harus jaga diri, tidak boleh melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jaga diri lebih kuat, lebih waspada," ujarnya.

Terkait kasus suap yang menimpa Rudi Rubiandini, Jero menolak anggapan bahwa pihaknya lalai mengawasi. "Bukan lepas tangan, tapi kan tidak semua harus diawasi. Kan ada yang kecil-kecil seperti itu," elaknya.

Seperti diberitakan, Rudi Rubiandini dicokok penyidik KPK di rumah dinasnya, Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan, Selasa (13/8) malam. Itu dilakukan setelah KPK menangkap basah Rudi menerima suap dari utusan Kernel Oil Pte Ltd, perusahaan trading minyak yang ingin memenangkan tender minyak mentah SKK Migas.

KPK menangkap Rudi dengan barang bukti uang sebesar US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan Sin$ 127 ribu.

source:Merdeka.com 

SKK Migas jamin tender minyak mentah transparan

Kepala SKK Migas Ad Interim Johannes Widjanarko menjamin tender minyak mentah yang dilakukan setiap tiga bulan berlangsung transparan. Meskipun, tender tersebut sudah diduga kuat menjadi ajang transaksi suap antara Kepala SKK Migas terdahulu Rudi Rubiandini dengan Kernel Oil Pte, Ltd, perusahaan trading minyak Singapura.

Dia menjelaskan, SKK Migas selalu menjalankan mekanisme kontrol internal dalam setiap pelaksanaan tender. Mekanisme itu melibatkan tiga kedeputian yang satu sama lain saling mengawasi.

"Proses lelang itu dilakukan melalui suatu tim lintas deputi, yaitu deputi komersial, deputi keuangan, dan deputi dukungan bisnis. Di tim itu ada banyak orang yang memiliki hak suara sama," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (16/8).

Untuk itu, Johannes menolak jika ada tuntutan agar tender minyak mentah SKK Migas diawasi oleh pihak luar.

Tender terdekat akan dilakukan SKK Migas pada September mendatang untuk minyak mentah dari blok Senipah yang dikelola oleh Total E&P Indonesie sebanyak 400-500 ribu barel. Kernel dilarang untuk mengikuti tender tersebut, meskipun perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai trader minyak di SKK Migas.

"Kernel salah satu trader terdaftar, dan dalam tender berikutnya akan kita berhentikan sampai ada kejelasan dalam proses hukum," katanya.

source:Merdeka.com